Munculnya Politisi dalam Kejahatan Narkoba, Ini Kata Wakil Rektor 3 Unkris Dr Parbuntian Sinaga

Berita119 Dilihat

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Universitas Krisnadwipayana (Unkris) melalui Satgas Anti Narkoba bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar Talkshow Kampus Bebas Narkoba (Kampus Bersinar), Kamis (21/12/2023).

Talkshow bertema “Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Narco For Politic Demi Terwujudnya Pemilu Bersih dan Damai 2024” tersebut merupakan wujud aksi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) yang dilakukan Unkris.

Baca juga: Tim Unkris Lolos dalam Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2023 yang Digelar Kemendikbudristek

Talkshow melibatkan peserta dari berbagai elemen mulai Satgas Anti Narkoba Unkris, Dewan Pengawas Satgas Anti Narkoba Unkris, Satgas Anti Narkoba dari Universitas lain, jajaran pimpinan Unkris, UKM Unkris, hingga mahasiswa.

Dimoderatori oleh Novrita Putri. SH, talkshow menghadirkan narasumber Penyuluh Narkoba Ahli Madya Deputi Bidang Pencegahan BNN Rotua Sihotang M,Si, Deputi Teknis KPU RI Eberta Kawina, Komisioner KPU Kota Bekasi Ali Syaifa AS, SIP M.Sos dan akademisi Unkris Irjen Pol (Purn) Dr. Ali Johardi, SH, MH

Kombes Pol. Gembong Yudha, SP, SH, MH, Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dalam sambutan pengantarnya mengungkapkan kejahatan narkoba tidak hanya melibatkan masyarakat biasa, namun juga pejabat publik, politisi juga public figure.

Baca juga: Unkris Dapat Bantuan Tenaga Pengajar Setingkat Guru Besar, Ini Penjelasannya

Keterlibatan politisi dalam kasus kejahatan narkoba menjadi fenomena yang menarik untuk dibahas mengingat banyaknya politisi yang bermain pada area hitam narkoba.

“Oknum politisi ini baik sekadar simpatisan, kader maupun pengurus partai politik,” ujarnya.

Meski ada fenomena munculnya politisi dalam kasus kejahatan narkoba, Gembong Yudha menyebut sejauh ini kejahatan narkoba lebih banyak didorong oleh motif ekonomi dan upaya memperkaya diri.

“Hingga saat ini belum dapat dibuktikan hasil kejahatan narkotika yang digunakan untuk membiayai kegiatan politik, meskipun tersangka yang diamankan merupakan anggota dewan atau partai politik. Kasus-kasus narkoba cenderung pada motif ekonomi dan memperkaya diri,” jelasnya.

Baca Juga  Pemkot Semarang Bakal Ubah Taman Tegalsari Jadi Taman Pasif untuk Percantik Kota

Kasus kejahatan narkoba, lanjutnya lebih banyak berkaitan dengan tindak pidana umum, tindak pidana terorisme, tindak pidana pencucian uang, dan kejadian lainnya.

Meskipun demikian, Gembong Yudha menilai pentingnya upaya mencegah terjadinya narcopolitik.

Diantaranya adalah deteksi dini melalui tindak pidana pencucian uang terkait pemanfaatan dana kejahatan narkoba.

Baca juga: Mulai 2020 Hingga 2023, Polisi Ringkus 884 Tersangka Jaringan Bandar Narkoba Fredy Pratama

Kemudian PPATK memonitor sumber dana yang digunakan untuk kampanye, melakukan Kerjasama antar stakeholder, serta menindak tegas kejahatan narkoba dan melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba untuk memiskinkan bandar narkoba.

“Ketika menemukan oknum politisi terjerat narkoba, maka aparat jangan berhenti sebatas pengguna, tetapi perlu juga melakukan profiling mendalam terhadap caleg, berkoordinasi dengan inteligen yang memiliki database calon legislative,” tandasnya.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *